BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK

Dalam rangka penutupan akhir tahun buku 2017, BKD bertekad menyelesaikan laporan keuangan tahun buku 2017 segera mungkin. Para pejabat BKD telah bersiap menyelesaikan laporan ini, untuk itu telah ditempuh beberapa langkah diantaranya adalah melakukan rekonsiliasi belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Dinas Pendidikan, dimana melibatkan seluruh sekolah (SD dan SMP) di seluruh Depok. Kegiatan rekonsiliasi ini dilakukan dengan maksud untuk mencari kesamaan data antara data asset BKD dengan asset yang ada di sekolah-sekolah.
Jumlah OPD yang akan mengikuti acara rekonsiliasi adalah sebanyak 373 instansi terdiri dari 38 OPD termasuk 11 kecamatan dan 335 instansi terdiri dari SD, SMP dan Puskesmas.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPIP merupakan proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
Sistem tersebut dapat dilaksanakan apabila :
– Sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus;
– Sistem pengendalian intern dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai;
– Sistem pengendalian intern memberi keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak;
Sistem pengendalian intern diterapkan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas, dan fungsi instansi pemerintah
Bagi Pemerintah Kota Depok SPIP, telah diatur dalam Peraturan Walikota Depok No. No. 49 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingk Pemerintah Kota Depok.

Berdasarkan Pengalaman selama ini, memang dirasakan kurangnya saling control antara bendahara barang dengan bendahara keuangan, hal ini berpengaruh pada kurang sinkronnya nilai realisasi belanja modal di bendahara keuangan dengan nilai asset di bendahara/pengurus barang. Hal ini merupakan penyebab utama tidak cocoknya data antara BKD dengan OPD lain. Untuk itu berbagai pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan barang daerah selalu dilaksanakan oleh BKD guna memenuhi ketentuan di atas.
Disamping itu masih terdapat berbagai hal yang menyebabkan kurang cocoknya data antara BKD (Bidang Asset) dengan OPD diantaranya adalah terjadinya perbedaan persepsi antara BKD dengan OPD misalnya OPD membukukuan suatu asset dalam Bangunan sedangkan BKD membukukannya dalam peratalatan dan mesin. Bisa juga perbedaan disebabkan karena perbedaan detail catatan antara OPD dengan BKD, Misalnya OPD mencatat asset ssecara global (glondongan) sedangkan BKD membukukan secara terinci), atau sebaliknya.

Kejadian lain yang juga menjadi penyebab terjadinya perbedaan antara BKD dengan OPD adalah Barang yang diusulkan untuk dihapuskan sudah dipisahkan oleh OPD sedangkan BKD belum membukukan apapun.
Karena itulah proses rekonsiliasi sangat penting bagi tersusunnya laporan keuangan secara tepat waktu, akurat, valid dan dapat diandalkan (reliable).

Laporan keuangan ini kemudian akan direview oleh Inspektorat Kota Depok, dan hasil review menjadi dasar bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan (Audit) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun Buku 2017.

Forum Rencana Kerja BKD dilaksanakan di Aula Gedung Dibaleka BKD pada tanggal 14 Februari 2018. Pertemuan dihadiri oleh Perwakilan OPD, Camat se Depok, dan beberapa Kelurahan, Perwakilan LPM, Para pengusaha wajib pajak, Instansi verikal. Forum ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan BKD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di Kecamatan
2. Mempertajam indicator serta target program dan kegiatan BKD seusai dengan tugas dan fungsi PD
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar PD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif BKD

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No 45 th 2017 ttg partisipasi masyarrakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Peraturan Daerah Kota Depok No 02 th 2011 ttg tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah Ketua Panitia Forum Sekretaris BKD dalam laporan panitia menjelaskan bahwa realisasi thn 2017, dari total PAD sebesar Rp 982 milyar (data sementara), 86,85% adalah dari sektor pajak, 6,47% dari retribusi, dan sisanya 6,67% dari Lain-lain PAD. Sehingga bila dibandingkan dengan APBD 2017 sebesar Rp 2,7 trilyun, maka porsi PAD sebesar 36,37% dari total APBD, padahal RPJMD untuk 5 tahun mendatang mengamanatkan porsi PAD mencapai 40-43% dari APBD, sehingga target PAD yang harus dicapai pada tahun 2021 adalah kurang lebih Rp 1,3 trlyun.Olehkarena itu ketua panitia sangat mengharapkan masukan-masukan dan saran dari para hadirin dalam menghadapi masalah tersebut.
5. Kemudian Kepala BKD Nina Suzana dalam paparannya menjelaskan akan rencana BKD dalam rangka optimalisasi PAD, berdasar kepada Visi Kota Depok 2016 – 2021 yaitu Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Relijius. Bahwa dasar penyusunan program kegiatan BKD adalah 6 isu strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

• Kompetensi sumber daya aparatur BKD
• Kualitas Pelayanan Publik
• Peningkatan PAD
• Pengelolaan Keuangan dan asset yang transparan dan akuntabel
• Optimalisasi pengelolaan asset
• Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi yang terintegrasiBegitu pula dalam pelayanan publik, dalam survey kepuasan konsumen (Indeks Kepuasan Masyarakat) BKD memperoleh nilai sangat baik. Dalam hal pengelolaan asset, BKD telah banyak meningkatkan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Depok guna mengoptimalkan sertifikasi asset milik Pemerintah Kota Depok. Begitu pula dalam hal pengelolaan keuangan, BKD telah memperoleh opini Wajar Tanpa Syarat 6 kali dari pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi walaupun BKD berupaya mengoptimalkan PAD bukan berarti melalaikan aspek lain dalam melaksanakan Tupoksi BKD.Narasumber kedua adalah Kepala Bappeda yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Bappeda Safrizal SH. Dalam paparannya Sekretaris Bappeda menjelaskan :
• Selanjutnya dijelaskan bahwa peningkatan kompetensi SDM merupakan hal yang sangat pokok karena SDM lah yang mengelola berbagai permasalahan dan upaya mencari solusi atas masalah tersebut. Disebutkan bahwa BKD telah melatih 2 orang untuk mengikuti diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
• Rumusan kesepakatan hasil forum renja OPD disusun ke dalam Berita Acara kesepakatan hasil forum Renja OPD beserta lampiran- lampirannya. Hasil Forum Renja OPD menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja OPD dan RKPD. Selanjutnya hasil forum Renja OPD diinput kedalam system RKPD Online ( usulan kegiatan tahun 2018 dan data pendukung), paling lambat 4 hari setelah penyelenggaraan Forum Renja OPD dan diilaporkan secara tertulis dalam bentuk buku.
• OPD wajib menysusn Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau smart planning, Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) setiap kegiatan dan disampaiakn bersamaan dengan penyampaian usulan kegiatan hasil forum OPD
• Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJ MD) 2019-2021, maka Tupoksi BKD berada pada Misi 1 dan misi 3 sebagai berikut :

• Narasumber berikutnya Dadang Mulyadi dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Beliau menjelaskan pentingnya Pemerintah Daerah untuk :
• Mendorong masyarakat taat dan patuh pada ketentuan perpajakan dengan mengupayakan biaya pelayanan yang semurah mungkin,
• Mendorong masyarakat untuk mempercayai pemerintah daerah, bahwa pajak yang dibayarkan nanti akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program dan kegiatan
• Lebih intensif dalam melakukan sosialisasi, edukasi dan advokasi guna mendorong kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan perpajakan daerah,Dadang Mulyadi mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam upaya peningkatan PAD diantaranya adalah belum adanya sumber PAD yang baru, sumber PAD yang ada belum optimal, tidak optimalnya pengelolaan retribusi, pelayanan yang belum optimal, Kinerja BUMD yang lemah, serta administrasi perpajakan yang belum memadai.  Sesuai dengan ketentuan tersebut, Industri Kecil dan Menengah merupakan salah satu penopang ekonomi bangsa disamping sebagai salah satu sumber penghasilan Negara melalui kewajiban pembayaran kepada Negara, juga berperan dalam tenaga kerja guna mengurangi pengangguran.
• Dalam paparannya Kepala Dinas Perdagin mengusulkan langkah-langkah pembinaan dan pengembangan usaha agar mengerti aspek perpajakan seperti :
• Kemudian Narasumber dalam pertemuan adalah Kania Parwati Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perdagin). Dalam papaarannya Kadis Perdagin menjelaskan mengenai definisi Industri kecil, menengah dan besar sesuai Peraturan Menteri Perindustrian No. 64/M-IND/PER/7/2016.,
• Untuk itu strategi yang disarankan adalah perlunya perluasan basis pajak daerah, pembinaan sikap mental, disiplin, motivasi kerja dan pemahaman para pegawai terhadap Tupoksi BKD, serta peningkatan koordinasi dengan pihak baik internal maupun eksternal seperti kerja sama dengan kejaksaan dalam peningkatan efektivitaas penagihan pajak.
• Pelatihan cara menghitung pajak secara mandiri
• Pembinaan maupun fasilitasi pengusaha hendaknya diutamakan yang telah memiliki NPWP
• Membantu pengusaha dalam mempromosikan produk-produknya
• Memfasilitasi/mengurangi pajak reklame bagi perusahaan yang taat bayar pajak
• Perlunya tindakan yang tegas terhadap pengusaha yang belum mengurus perijinan usahanya.Pembicara terakhir adalah anggota DPRD Depok dari Komisi B Bernhard SH yang menjelaskan perlunya penggalian sumber-sumber yang selama ini belum atau kurang tergali seperti pajak rumah kos, rumah makan, restoran. Disamping pentingnya peningkatan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Disamping itu DPRD juga menyoroti pentingnya peran pembinaan UMKM bagi peningkatan PAD.
• rangka optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), sebagaimana. Tentunya ini memerlukan upaya yang cukup intensif untuk mencapai target tersebut.

Pada tahun 2018 ini Pemerintah Kota Depok telah mencanangkan untuk menerapkan transaksi non tunai sebagaimana telah diamanatkan dengan berbagai ketentuan berikut ini.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 283 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi keewenangan daerah sebagai bakaibat dari penyerahan urusan pemerintahan

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, maka rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah berupa Percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan target Menekan korupsi pada tahap realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa,

Dari aksi tersebut diharapkan akan :

1. Terselesaikannya Peraturan Menteri Keuangan dan Surat EdaranMenteri Dalam Negeri mengenai pembatasan transaksi tunai di Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah
2. Tersusunnya laporan progress penyelesaian RUU pembatasan transaksi penggunaan uang kartal
3. Terbangunnya system evaluasi monitoring realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa

Kemudian terbitlah edaran Menteri Dalam Negeri yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan transaksi tunai yaitu Edaran No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ dengan pokok-pokok juklak sebagai berikut :

–        Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

–      Pemindahan uang dengan menggunakan instrument APMK,cek,bilyet,giro,uang elektronik atau sejenisnya

–      Dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi PENERIMAAN DAERAH dan PENGELUARAN DAERAH

–      Berkoordinasi dengan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank di daerah

–      Pemda menetapkan kebijakan implementasi dan menyusun action plan

• Implementasi transaksi non tunai dapat dilakukan secara bertahap
• Pemda melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai kepada Mendagri paling lambat 1 Oktober 2017

Menindaklanjuti ketentuan-ketentuan di atas, maka pemerintah Kota Depok telah mengeluarkan Peraturan Walikota No, 62 Tahun 2017 Tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui transaksi non Tunai dengan pokok-pokok pelaksanaan sebagai berikut :

• Setiap penerimaan pendapatan daerah wajib melalui system Transaksi Non Tunai. Pendapatan daerah yang dimaksud disini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
• Setiap pembayaran Belanja Daerah juga wajib melalui system Transaksi Non Tunai
• Pendapatan yang dikecualikan dari ketentuan tersebut dapat dilakukan adalah :

1. Retribusi Terminal
2. Retribusi Kebersihan Pasar
3. Retribusi IPLT
4. Retribusi Pengangkutan sampah skala kecil
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
6. Retribusi Kemetrologian
7. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan mayat
8. Retribusi Rumah potong hewan
9. Sedangkan belanja yang masih dikecualikan dari transaksi non tunai adalah :

1. Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah meliputi pembayaran uang harian, biaya transport, uang representasi, transport bandara, serta sewa kendaraan di tempat tujuan
2. Pembayaran untuk pembelian benda pos
3. Pembayaran honor non PNSD
4. Pembayaran uang sakupeserta kegiatan
5. Pembayaran belanja foto copy sampai dengan Rp 500.000
6. Belanja operasional kelurahan
7. BOS APBD penyelenggaraan pendidikanNamun demikian sebagaimana amanat Edaran Menteri Dalam Negeri di atas, bahwa pelaksanaan transaksi non tunai ini dilaksanakan secara bertahap. Bila dalam pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan yang belum dapat diatasi, tentunya akan memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Kepala Badan Keuangan Daerah Menghimbau PPAT untuk meningkatkan displin Pelaporan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 92 disebutkan bahwa :

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atasTanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah palin lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terlihat tidak disiplinnya para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mengirimkan laporan bulanan sebagaimana data berikut :

Dengan pertimbangan tersebut, Kepala BKD Nina Suzana mengundang para PPAT se Depok untuk hadir pada pertemuan yang dilaksanakan di Aula Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Depok pada tanggal 24 dan 25 Januari 2018 dengan harapan dengan pertemuan ini dapat meningkatkan tertib pelaporan para PPAT. Kepala BKD sangat menekankan pentingnya disiplin pelaporan bagi PPAT.

Dalam pertemuan ini telah disosialisasikan suatu system yang memudahkan bagi PPAT untuk melaporkan kegiatannya kepada Pemkot Depok. Sistem ini dinamakan dengan Pelaporan PPAT secara Online. Dengan system ini memungkinkan PPAT untuk :

• Pemutakhiran Data PPAT
• info Status PPAT
• Input Permohonan SSPD (Eksisting)
• Input AJB (No dan Tanggal Akta)
• Input Laporan Bulanan PPAT
• Pada akhirnya Kepala BKD mengharapkan dilaksanakannya tertib pelaporan PPAT sehingga tercipta proses transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Daftar Penerima Hibah Bansos Tahun Anggaran 2017

SURAT LAPORAN REALISASI HIBAH BANSOS

LAMPIRAN SURAT REALISASI HIBAH BANSOS

KOMPILASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI DAN PENGGUNAAN OLEH PENERIMA DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2017

DATA PENERIMA HIBAH BANSOS PERIODE OKTOBER SD DESEMBER 2017

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 25 Desember 2015 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Walikota Depok Nomor 41 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, berikut PROGRAM dan KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2016 :

Rabu, 23 Juli 2014 di Aula DPPKA Gedung Dibaleka I, Lantai 2 diselenggarakan kegiatan Sosialisasi e-SPTPD sebagai aplikasi SPTPD secara elektronik yang di selenggarakan oleh Bidang Pendapatan I, DPPKA Kota Depok.

Hadir dalam kegiatan ini, sebagai pembuka acara Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok, H. Eka Bahtiar, SE, MM ; Kepala Bidang Pendapatan I, Achmad Karyaman, S.IP,MM ;  Kepala Seksi Pendataan, Meidy H.Gunawan, S.IP dan Kepala Seksi Penagihan, Rahman Pujiarto, S.Pd, M.Pd.

Aplikasi e-SPTPD adalah Aplikasi elektronik SPTPD (Surat Pemberitahuan Tunggakan Pajak Daerah) yang di input dari aplikasi website dan disediakan oleh Bidang Pendapatan I, DPPKA Kota Depok, untuk memudahkan para Wajib Pajak menyampaikan SPTPD nya tanpa harus datang ke kantor DPPKA, sehingga memudahkan pula bagi para Petugas Pajak menghitung jumlah pendapatan pajak setiap bulannya hanya dengan membuka aplikasi ini secara online.

Kepala Bidang Pendapatan I, Achmad Karyaman, S.IP, MM, memaparkan materi tentang “Implementasi Sistem Pelaporan Pajak Daerah Secara Online Melalui Aplikasi e-SPTPD “ yang menjelaskan tentang latarbelakang dibuatnya aplikasi e-SPTPD ini beserta tampilan aplikasi websitenya, sehingga bisa dengan mudah para wajib pajak memakai aplikasi ini dalam melaporkan SPTPD nya tanpa harus datang ke Kantor DPPKA. Selanjutnya, aplikasi ini dijelaskan secara teknis oleh  Bapak Viefbrury sebagai nara sumber Web Development dari Aplikasi Website e-SPTPD.

Para Wajib Pajak menyambut baik dengan adanya aplikasi ini, semua berharap agar aplikasi ini dapat mempermudah mereka melaporkan SPTPD nya ke Kantor Kas DPPKA, dan di harapkan aplikasi ini juga mudah di pakai dengan arahan lebih lanjut dari Tim Help Desk yang ada di Bidang Pendapatan I, DPPKA Kota Depok.

 Senin-Jumat, 18-22 November 2013 bertempat di Grand Ussu Resort dan Hotel, Bogor, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perpajakan yang di isi dengan berbagai pendalaman materi tentang Perpajakan Daerah. Adapun Tim Pengajar di dalam kegiatan Bimtek ini berasal dari Pusdiklat Pajak dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Bimtek Perpajakan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas DPPKA Kota Depok, Dody Setiadi,Ak,MM,CPA. Beliau menjelaskan bahwa Bimtek ini diutamakan untuk para petugas lapangan di Bidang Pendapatan I dan Bidang Pendapatan II, sedangkan perwakilan dari Bidang lain yang mengikutinya di arahkan juga harus mengerti tentang Perpajakan walaupun masing-masing ditempatkan di Bidang Akuntansi, Aset, Sekretariatan maupun Perbendaharaan. Sehingga diharapkan seluruh pegawai DPPKA bisa meningkatkan pengetahuan dan skill-nya dalam mengelola Pajak Daerah dan permasalahannya.

Di dalam Bimtek ini, tidak hanya diajarkan tentang materi Perpajakan, namun juga  materi tentang Komunikasi dan Negosiasi yang sangat diperlukan bagi petugas lapangan dalam melatih kemampuan komunikasinya dalam menghadapi para Wajib Pajak. Dengan bekal kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi yang dimiliki oleh para petugas lapangan, diharapkan nantinya dapat membantu dalam menjalin hubungan baik dengan para Wajib Pajak. Sehingga image buruk petugas pajak yang selama ini negatif  di mata para Wajib Pajak, bisa berubah menjadi petugas yang ramah dan sangat bersahabat namun tegas dalam menegakkan peraturan perpajakan.

Materi-materi yang diberikan oleh Tim Pusdiklat Pajak dan Kementrian Keuangan RI disampaikan dengan baik dan profesional, sehingga para peserta yang berjumlah 30 orang ini sangat antusias mengikuti Bimbingan Teknis Perpajakan ini dengan indikator banyaknya pertanyaan dan stimulasi lapangan yang di bahas di dalamnya.  Adapun materi perpajakan yang di sampaikan antara lain tentang Pemungutan Pajak Daerah, Pengelolaan PBB dan BPHTB, Metode dan Teknik Pemeriksaan, Siklus Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Aspek Hukum Pemeriksaan. Di dalam Bimtek ini juga dilaksanakan Pre Tes dan Post Tes bagi para pesertanya, hal ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para peserta ketika sebelum diberikan materi dengan sesudah diberikan materi.

 Akhir kegiatan Bimtek ini di tutup oleh Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok, Nina Suzana, S.Sos, M.Si. Beliau berharap dengan Bimtek ini, para peserta bisa semakin memahami dan menerapkan ilmu yang di dapat selama Bimtek dalam melaksanakan pekerjaan sebagai petugas pemungut pajak daerah, baik Pajak Daerah secara umum maupun PBB dan BPHTB. Sehingga dengan efektifnya pemungutan pajak daerah, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang.

@ppid_DPPKA