Archive for » May, 2013 «

Upaya DPPKA Dalam Meningkatkan Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Pajak Daerah Kota Depok

          papanreklame

Paradigma baru penyelenggaraan otonomi daerah yang memungkinkan daerah untuk bisa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, menyebabkan pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting dan strategis dalam menentukan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi sumber penerimaan yang ada dimana salah satunya berasal dari sektor Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  diharapkan setiap daerah dapat meningkatkan / mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  guna membantu membiayai pembangunan yang berkelanjutan di Kota Depok, salah satu yang  ingin dioptimalkan  adalah PAD dari jenis Pajak Reklame.

             Sebagai gambaran perkembangan target dan realisasi yang telah di capai Pajak Reklame dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, adalah sebagai berikut :

Target dan Realisasi Pajak Reklame

Tahun

Target

Realisasi

%

2006

 2.180.110.212,00

 2.561.925.436,00

117,51

2007

 3.008.990.000,00

 3.202.234.350,00

106,42

2008

 3.754.903.559,50

 4.316.077.876,00

114,95

2009

 4.970.180.000,00

 5.486.803.627,00

110,39

2010

 5.980.847.600,00

 7.020.822.643,00

117,39

2011

 7.614.769.125,00

 8.101.362.233,00

106,39

2012

 8.625.000.000,00

 8.067.732.117,00

93,54

Dari gambaran target dan realisasi di atas, menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak reklame masih belum optimal. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan PAD dari sektor pajak reklame dengan lebih intensif  sesuai potensi yang dimiliki.

Di dalam lingkup kota yang perkembangan usaha dan bisnisnya cukup pesat seperti Kota Depok, peran reklame sangat penting dalam mempromosikan usaha atau bisnis. Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan semua pengusaha memasang reklame bisnisnya agar dapat terjual dengan maksimal. Pemasangan reklame inilah, yang terkadang tidak diketahui oleh para pengusaha, bahwa reklame tersebut harus memiliki legalitas baik ijin dan kewajiban perpajakannya, hal ini diatur berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 

Dengan menjamurnya pemasangan reklame inilah, yang menjadi satu peluang besar bagi penerimaan Pajak Daerah, khususnya Pajak Reklame. Dan apabila Pajak Reklame ini dapat dioptimalkan penerimaannya, bisa menjadi satu trend yang sangat baik bagi peningkatan PAD Kota Depok. Untuk itu, perlu adanya upaya-upaya yang maksimal dalam peningkatannya, baik dari unsur pengusaha maupun Pemerintah Kota Depok. Dimana unsur pengusaha berkewajiban melaksanakan pembayaran pajaknya ke Pemerintah Kota Depok dengan tertib dan jujur, sedangkan Pemerintah Kota Depok wajib melakukan sosialisasi pajak reklame, penataan estetika pemasangan reklame dan memberikan rasa aman untuk berinvestasi di wilayah Kota Depok, sehingga terhindar penertiban dan sanksi berupa denda administrasi yang nantinya juga merugikan para pengusaha.

Dalam rangka upaya peningkatan PAD Kota Depok, khususnya dari segi Pajak Reklame,  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) mengharapkan adanya upaya sinergitas pengelolaan sistem yang terpadu antara BPMP2T, Distarkim dan Satpol PP. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengawasan, pengendalian dan penertiban penyelenggaraan reklame, sehingga dapat mewujudkan Depok menjadi Kota yang Tertib dan Unggul.  Dan untuk mewujudkan hal ini, perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas antara mekanisme perizinan, pemungutan maupun pengawasan pajaknya, serta penerapan sanksi hukum bagi objek pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Penerapan sistem yang terpadu ini, dapat disertai pula dengan peningkatan profesionalisme SDM di jajaran aparatur Pemerintah Kota Depok baik melalui peningkatan kualitas pendidikan formal maupun non formal, agar memahami  sistem pengelolaan dan pemungutan reklame sesuai dengan Perda Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Sehingga apabila kualitas SDM nya sudah siap dari sisi keilmuan, diharapkan bisa menerapkan sistem ini dengan jujur, penuh tanggung jawab, amanah dan disiplin.

Sistem pengelolaan pajak reklame ini bisa berjalan dengan baik, apabila faktor-faktor pendukungnya juga berperan aktif, seperti adanya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan dan adanya kerjasama yang baik dalam hal pengawasan dari tingkat RT/ RW sampai tingkat Kecamatan terhadap para objek/subjek pajak yang belum melaporkan pemasangan reklamenya secara resmi ke Pemerintah Kota Depok. Dari upaya yang dilakukan tersebut, diharapkan pencapaian target pajak daerah khususnya pajak reklame dari tahun ke tahun bisa tercapai secara maksimal.

Walau demikian DPPKA harus lebih teliti terhadap keadaan dan potensi daerah yang ada, serta harus lebih menggiatkan lagi upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan sehingga nantinya penerimaan dari sektor pajak reklame dapat memberikan kontribusi terhadap PAD lebih besar, guna menjalankan roda pembangunan Kota Depok lebih maju lagi.

 

@Bidang  Pendapatan I, DPPKA Kota Depok – 2013

Category: Informasi berita  Comments off