Program paling D Best Gelombang ke-2 kembali diluncurkan mulai tgl 14 September s.d 31 November 2022. Tunggu Apa Lagi? Segera manfaatkan kesempatan ini !!

Badan Keuangan Depok
...

Tugas dan Fungsi

 Kepala Badan

Pasal 4 (1) Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang keuangan daerah meliputi bidang anggaran, bidang pajak daerah, bidang pengelolaan aset, bidang perbendaharaan dan pengelolaan belanja pegawai serta bidang akuntasi dan data keuangan.   (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:   a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;   c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;   d. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;   e. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;   f. pelaksanaan fungsi BUD;   g. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;    h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Wali Kota;   i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Badan;   j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang anggaran, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II, bidang pengelolaan aset, bidang perbendaharaan dan pengelolaan belanja pegawai  dan bidang akuntasi dan data keuangan;   k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;   l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);   m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan   n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.   Bagian Kedua   Sekretariat   Pasal  5   (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan.   (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, Pengoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Badan.   (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada              ayat (1),

Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:  a. penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Badan;    b. penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan rencana strategis badan;   c. penyelenggaraan administrasi umum;   d. penyusunan evaluasi dan laporan;   e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan;   f. pengoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan badan;   g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;   h. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;   i. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan,dan aset Badan;   j. pengelolaan keuangan Badan;   k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;   l. pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Badan; dan   m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.   Pasal  6   Sekretariat, terdiri dari :   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;   b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan   c. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Bidang Anggaran  

Pasal 10   (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas memimpin, mengatur, menyelenggarakan, merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang perencanaan anggaran pendapatan, perencanaan anggaran belanja dan pembiayaan daerah, serta mengkoordinasikan target penerimaan Pendapatan Daerah;   (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:   a. penyusunan rencana kerja Bidang mengacu pada rencana strategis Badan;   b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan produk hukum terkait pengelolaan keuangan daerah;   c. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan  kota meliputi Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;   d. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD;   e. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;   f. pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;   g. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan  Bidang Anggaran;   h. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penganggaran;   i. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Bidang; dan   j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Bidang Anggaran membawahkan:   a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; b. Sub Bidang Penyusunan dan Administrasi Anggaran; c. Koordinator Jabatan Fungsional dalam Kelompok Perencanaan Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;   Paragraf 1   Sub Bidang Perencanaan Anggaran   Pasal 11   (1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan dibidang Perencanaan Anggaran.   (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:   a. perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja bidang Anggaran;   b. penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta perumusan bahan rencana kerja dan anggaran;   c. pelaksanaan perencanaan alokasi anggaran dan koordinasi target pendapatan daerah;   d. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Perencanaan Anggaran;   e. penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan  anggaran;   f. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Anggaran;   g. pelaksanakan penyusunan pelaporan dan evaluasi kinerja Sub Bidang Perencanaan Anggaran;dan   h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.  

Paragraf 2   Sub Bidang Penyusunan dan Administrasi Anggaran   Pasal 12   (1) Sub Bidang Penyusunan dan Administrasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan dibidang penyusunan dan pelaksanaan anggaran.   (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penyusunan dan Administrasi Anggaran menyelenggarakan fungsi:   a. perencanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja bidang Anggaran;   b. pelaksanaan penyusunan dan administrasi anggaran daerah;   c. perumusan bahan raperda tentang APBD dan raperda perubahan APBD;   d. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan dan administrasi anggaran;   e. penyusunan bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyusunan dan admistrasi anggaran;   f. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang penyusunan dan administrasi anggaran;   g. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi kinerja Sub Bidang; dan   h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.             

Bidang Pajak Daerah I  

Pasal 13   (1) Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas memimpin, mengatur, menyelenggarakan, merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan pemungutan Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.   (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), Bidang Pajak Daerah I menyelenggarakan fungsi :   a. penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategi Badan;   b. perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan pemungutan pajak daerah;   c. pelaksanaan pengelolaan pemungutan pajak daerah;   d. pembinaan kepada Wajib Pajak;   e. penerapan standar operasional pengelolaan pemungutan Pajak Daerah;   f. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pajak daerah;   g. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak;   h. pelaksanaan penghitungan dan penetapan pajak daerah;   i. pelaksanaan penagihan dan pemeriksaan pajak daerah;   j. pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding;   k. pelaksanaan perencanaan, pengendalian operasional, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pajak Daerah I;   l. pelaksanaan pengoordinasian terkait target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;   m. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang; dan   n. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan. (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Bidang Pajak Daerah I membawahkan:   a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;   b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan;dan   c. Koordinator Jabatan Fungsional dalam Kelompok Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

Bidang Pajak Daerah II  

Pasal 16   (1) Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi kegiatan pendataan, pemetaan dan penilaian, pendaftaran, sosialisasi dan pelayanan, pemutakhiran dan penetapan NJOP, penyampaian SPPT, melaksanakan penagihan dan pengendalian penerimaan PBB dan BPHTB.   (2) Untuk  menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat (1),  Bidang Pajak Daerah II menyelenggarakan fungsi:   a. penyusunan perencanaan kerja yang mengacu pada perencanaan strategis Badan;   b. perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB dan BPHTB;   c. pelaksanaan pengadministrasian, pengelolaan dan pelayanan PBB dan BPHTB;   d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan PBB dan BPHTB tingkat Kota Depok;   e. pelaksanaan pengoordinasian dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB;   f. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja; g. pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan PBB dan BPHTB;   h. pelaksanaan pemeliharaan data elektronik dan non elektronik PBB dan BPHTB; dan   i. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.   (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Bidang Pajak Daerah II membawahkan:   a. Sub Bidang Intensifikasi  dan Ekstensifikasi;    b. Sub Bidang Penagihan;dan   c. Koordinator Jabatan Fungsional dalam Kelompok Pengelolaan Data dan Informasi.  

Bidang Pengelolaan Aset  

Pasal 19   (1) Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah.   (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada                  ayat (1), Bidang Pengelolaan Aset menyelenggarakan fungsi:   a. penyusunan  rencana kerja Bidang Pengelolaan Aset mengacu pada Renstra Badan;   b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan pengelolaan  aset;    c. pelaksanaan monitoring, evaluasi kebijakan pengelolaan aset;   d. penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Pengelolaan Aset; dan   e. pelaksanaan tugas  lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.   (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Bidang Pengelolaan Aset membawahkan :   a. Sub Bidang Penatausahaan Aset;   b. Sub Bidang Pengamanan Aset;dan   c. Koordinator Jabatan Fungsional dalam Kelompok Pemanfaatan Aset.  

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai  

Pasal 22   (1) Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan dibidang perbendaharaan dan pengelolaan belanja pegawai.   (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai menyelenggarakan fungsi:   a. penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai mengacu pada rencana strategis Badan;   b. pengelolaan penatausahaan kas daerah;   c. pengelolaan kas dana transfer;   d. pengelolaan belanja langsung dan tidak langsung;   e. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan  perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai;   f. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan  kegiatan belanja dan pembiayaan daerah;   g. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;   h. penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai mengacu pada rencana strategis Badan;dan   i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan.   (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai membawahkan:   a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;   b. Sub Bidang Pengelolaan Gaji Pegawai;dan c. Koordinator Jabatan Fungsional dalam Kelompok Bidang Pengeluaran.