Pemerintah Kota Depok Bertekad Terapkan Transaksi Non Tunai

Pada tahun 2018 ini Pemerintah Kota Depok telah mencanangkan untuk menerapkan transaksi non tunai sebagaimana telah diamanatkan dengan berbagai ketentuan berikut ini.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 283 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi keewenangan daerah sebagai bakaibat dari penyerahan urusan pemerintahan

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, maka rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah berupa Percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan target Menekan korupsi pada tahap realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa,

Dari aksi tersebut diharapkan akan :

  1. Terselesaikannya Peraturan Menteri Keuangan dan Surat EdaranMenteri Dalam Negeri mengenai pembatasan transaksi tunai di Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah
  2. Tersusunnya laporan progress penyelesaian RUU pembatasan transaksi penggunaan uang kartal
  3. Terbangunnya system evaluasi monitoring realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa

Kemudian terbitlah edaran Menteri Dalam Negeri yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan transaksi tunai yaitu Edaran No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ dengan pokok-pokok juklak sebagai berikut :

–        Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

–      Pemindahan uang dengan menggunakan instrument APMK,cek,bilyet,giro,uang elektronik atau sejenisnya

–      Dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi PENERIMAAN DAERAH dan PENGELUARAN DAERAH

–      Berkoordinasi dengan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank di daerah

–      Pemda menetapkan kebijakan implementasi dan menyusun action plan

  • Implementasi transaksi non tunai dapat dilakukan secara bertahap
  • Pemda melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai kepada Mendagri paling lambat 1 Oktober 2017

 

Menindaklanjuti ketentuan-ketentuan di atas, maka pemerintah Kota Depok telah mengeluarkan Peraturan Walikota No, 62 Tahun 2017 Tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui transaksi non Tunai dengan pokok-pokok pelaksanaan sebagai berikut :

  • Setiap penerimaan pendapatan daerah wajib melalui system Transaksi Non Tunai. Pendapatan daerah yang dimaksud disini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
  • Setiap pembayaran Belanja Daerah juga wajib melalui system Transaksi Non Tunai
  • Pendapatan yang dikecualikan dari ketentuan tersebut dapat dilakukan adalah :
  1. Retribusi Terminal
  2. Retribusi Kebersihan Pasar
  3. Retribusi IPLT
  4. Retribusi Pengangkutan sampah skala kecil
  5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  6. Retribusi Kemetrologian
  7. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan mayat
  8. Retribusi Rumah potong hewan
  9. Sedangkan belanja yang masih dikecualikan dari transaksi non tunai adalah :
  1. Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah meliputi pembayaran uang harian, biaya transport, uang representasi, transport bandara, serta sewa kendaraan di tempat tujuan
  2. Pembayaran untuk pembelian benda pos
  3. Pembayaran honor non PNSD
  4. Pembayaran uang sakupeserta kegiatan
  5. Pembayaran belanja foto copy sampai dengan Rp 500.000
  6. Belanja operasional kelurahan
  7. BOS APBD penyelenggaraan pendidikanNamun demikian sebagaimana amanat Edaran Menteri Dalam Negeri di atas, bahwa pelaksanaan transaksi non tunai ini dilaksanakan secara bertahap. Bila dalam pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan yang belum dapat diatasi, tentunya akan memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Category: Informasi berita
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply