DPRD Kota Depok bersama DPPKA Sosialisasikan Perda Pajak Daerah di Kecamatan Cipayung

Sosialisasi Pajak DPRD

Ahad(22/9) di Kecamatan Cipayung, DPRD bersama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok, lakukan Sosialisasi Perda Pajak Daerah.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Naming D Bothin menuturkan, terlebih dahulu warga mesti paham dengan jenis pajak, untuk selanjutnya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. “Ada beberapa jenis pajak dasar yang harus diketahui warga. Tetapi yang pasti, pajak nantinya akan masuk ke kas daerah yang gunanya untuk pembangunan di Kota Depok juga,” tuturnya kembali.

Sekretaris DPPKA, Nina Suzana juga menjelaskan, terdapat empat jenis pajak daerah yang perlu diketahui oleh masyarakat antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame. Beliau menekankan pada restoran yang telah mencapai omset 10 juta di wilayah Kecamatan Cipayung untuk segera membayar pajak restorannya. “Nah untuk tertib pajak, perlu bantuan dari petugas kecamatan atau kelurahan untuk mendata,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Camat Cipayung, Ade Effendy mengaku, ada beberapa warga yang mengeluhkan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan tanah yang dimiliki. Ada juga warga yang telah menjual tanahnya namun pihak perpajakan masih memasukkan tanah tersebut atas nama dirinya. “Kemungkinan hal ini bisa diakibatkan belum di update nya data kepemilikan tanah yang terbaru atau bisa saja belum diurusnya hak milik tanah yang terbaru setelah mereka menjual tanah-tanahnya. Sehingga masih ada data lama yang tercatat di database kantor pajak,” tuturnya lagi. “Pada intinya dengan sosialisasi ini, masyarakat akan lebih paham lagi tentang pajak daerah. Kita selalu mengadakan penertiban lagi reklame yang melanggar dan tidak membayar pajak,” tegasnya.

Dalam forum sosialisasi ini, juga di gelar sesi tanya jawab dengan warga yang hadir dengan mengutarakan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Salah seorang peserta dari 80 peserta yang hadir, Ketua RW 04, Kelurahan Cipayung, Budiman, mengungkapkan permasalahan tanah di wilayahnya pada sesi tanya jawab acara tersebut. “Masih ada warga saya yang protes dan menolak membayar pajak, lantaran tanah mereka yang luasnya seribu meter sudah di jual dan bukan menjadi kewajibannya lag,” tandasnya. Oleh Sekcam Cipayung di jawab kembali, bahwa jika ada warga yang masih tidak mau membayar pajak lantaran tanahnya sudah bukan miliknya lagi, maka harus di cek kembali akte atau sertifikat kepemilikan tanah tersebut, apakah mereka sudah mengurus balik nama kepemilikan atau belum, karena bisa jadi hal ini merupakan kelalaian warga yang enggan mengurus kepemilikan tanah yang baru sehingga pemilik yang lama masih tertera namanya di Akte Jual Beli Tanah atau Sertifikat Tanahnya.

Secara umum, warga sangat antusias dan berterima kasih dengan diselenggarakannya Sosialisasi Pajak Daerah oleh anggota DPRD bekerjasama dengan DPPKA ini. Warga pun berharap kegiatan seperti ini dapat diadakan secara berkala, sebagai pengetahuan yang wajib dimiliki oleh seluruh warga Depok, terutama bagi para tokoh masyarakat seperti Ketua RT/RW yang menjadi tempat bertanya seluruh warga yang ada di lingkungannya.

@Bidang P1-DPPKA

Category: Informasi berita
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply