Archive for » March, 2018 «

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kebut Laporan Keuangan

Dalam rangka penutupan akhir tahun buku 2017, BKD bertekad menyelesaikan laporan keuangan tahun buku 2017 segera mungkin. Para pejabat BKD telah bersiap menyelesaikan laporan ini, untuk itu telah ditempuh beberapa langkah diantaranya adalah melakukan rekonsiliasi belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Dinas Pendidikan, dimana melibatkan seluruh sekolah (SD dan SMP) di seluruh Depok. Kegiatan rekonsiliasi ini dilakukan dengan maksud untuk mencari kesamaan data antara data asset BKD dengan asset yang ada di sekolah-sekolah.
Jumlah OPD yang akan mengikuti acara rekonsiliasi adalah sebanyak 373 instansi terdiri dari 38 OPD termasuk 11 kecamatan dan 335 instansi terdiri dari SD, SMP dan Puskesmas.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPIP merupakan proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
Sistem tersebut dapat dilaksanakan apabila :
– Sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus;
– Sistem pengendalian intern dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai;
– Sistem pengendalian intern memberi keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak;
Sistem pengendalian intern diterapkan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas, dan fungsi instansi pemerintah
Bagi Pemerintah Kota Depok SPIP, telah diatur dalam Peraturan Walikota Depok No. No. 49 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingk Pemerintah Kota Depok.

Berdasarkan Pengalaman selama ini, memang dirasakan kurangnya saling control antara bendahara barang dengan bendahara keuangan, hal ini berpengaruh pada kurang sinkronnya nilai realisasi belanja modal di bendahara keuangan dengan nilai asset di bendahara/pengurus barang. Hal ini merupakan penyebab utama tidak cocoknya data antara BKD dengan OPD lain. Untuk itu berbagai pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan barang daerah selalu dilaksanakan oleh BKD guna memenuhi ketentuan di atas.
Disamping itu masih terdapat berbagai hal yang menyebabkan kurang cocoknya data antara BKD (Bidang Asset) dengan OPD diantaranya adalah terjadinya perbedaan persepsi antara BKD dengan OPD misalnya OPD membukukuan suatu asset dalam Bangunan sedangkan BKD membukukannya dalam peratalatan dan mesin. Bisa juga perbedaan disebabkan karena perbedaan detail catatan antara OPD dengan BKD, Misalnya OPD mencatat asset ssecara global (glondongan) sedangkan BKD membukukan secara terinci), atau sebaliknya.

Kejadian lain yang juga menjadi penyebab terjadinya perbedaan antara BKD dengan OPD adalah Barang yang diusulkan untuk dihapuskan sudah dipisahkan oleh OPD sedangkan BKD belum membukukan apapun.
Karena itulah proses rekonsiliasi sangat penting bagi tersusunnya laporan keuangan secara tepat waktu, akurat, valid dan dapat diandalkan (reliable).

Laporan keuangan ini kemudian akan direview oleh Inspektorat Kota Depok, dan hasil review menjadi dasar bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan (Audit) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun Buku 2017.