Archive for » February 19th, 2018 «

Sosialisasi PPAT Bidang Pajak Daerah II

Kepala Badan Keuangan Daerah Menghimbau PPAT untuk meningkatkan displin Pelaporan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 92 disebutkan bahwa :

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atasTanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah palin lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terlihat tidak disiplinnya para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mengirimkan laporan bulanan sebagaimana data berikut :

No. Uraian Jumlah PPAT Laporan Disampaikan Laporan tidak Disampaikan Total
1 Rutin 144 1,728 1.728
2 Tidak Rutin 57 396 288 684
3 Tidak Menyampaikan 65 780 780
   Jumlah 266 2.124 1.068 3.192

 

Dengan pertimbangan tersebut, Kepala BKD Nina Suzana mengundang para PPAT se Depok untuk hadir pada pertemuan yang dilaksanakan di Aula Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Depok pada tanggal 24 dan 25 Januari 2018 dengan harapan dengan pertemuan ini dapat meningkatkan tertib pelaporan para PPAT. Kepala BKD sangat menekankan pentingnya disiplin pelaporan bagi PPAT.

Dalam pertemuan ini telah disosialisasikan suatu system yang memudahkan bagi PPAT untuk melaporkan kegiatannya kepada Pemkot Depok. Sistem ini dinamakan dengan Pelaporan PPAT secara Online. Dengan system ini memungkinkan PPAT untuk :

  • Pemutakhiran Data PPAT
  • info Status PPAT
  • Input Permohonan SSPD (Eksisting)
  • Input AJB (No dan Tanggal Akta)
  • Input Laporan Bulanan PPAT
  • Pada akhirnya Kepala BKD mengharapkan dilaksanakannya tertib pelaporan PPAT sehingga tercipta proses transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat.