Archive for » February, 2018 «

Forum Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah (BKD) Tahun 2019 “bertekad optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”

Forum Rencana Kerja BKD dilaksanakan di Aula Gedung Dibaleka BKD pada tanggal 14 Februari 2018. Pertemuan dihadiri oleh Perwakilan OPD, Camat se Depok, dan beberapa Kelurahan, Perwakilan LPM, Para pengusaha wajib pajak, Instansi verikal. Forum ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk :

  1. Menyelaraskan program dan kegiatan BKD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di Kecamatan
  2. Mempertajam indicator serta target program dan kegiatan BKD seusai dengan tugas dan fungsi PD
  3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar PD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
  4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif BKD

 

Dasar Hukum

  1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional
  2. Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Pemerintah No 45 th 2017 ttg partisipasi masyarrakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
  4. Peraturan Daerah Kota Depok No 02 th 2011 ttg tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah Ketua Panitia Forum Sekretaris BKD dalam laporan panitia menjelaskan bahwa realisasi thn 2017, dari total PAD sebesar Rp 982 milyar (data sementara), 86,85% adalah dari sektor pajak, 6,47% dari retribusi, dan sisanya 6,67% dari Lain-lain PAD. Sehingga bila dibandingkan dengan APBD 2017 sebesar Rp 2,7 trilyun, maka porsi PAD sebesar 36,37% dari total APBD, padahal RPJMD untuk 5 tahun mendatang mengamanatkan porsi PAD mencapai 40-43% dari APBD, sehingga target PAD yang harus dicapai pada tahun 2021 adalah kurang lebih Rp 1,3 trlyun.Olehkarena itu ketua panitia sangat mengharapkan masukan-masukan dan saran dari para hadirin dalam menghadapi masalah tersebut.
  5. Kemudian Kepala BKD Nina Suzana dalam paparannya menjelaskan akan rencana BKD dalam rangka optimalisasi PAD, berdasar kepada Visi Kota Depok 2016 – 2021 yaitu Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Relijius. Bahwa dasar penyusunan program kegiatan BKD adalah 6 isu strategis yang dirumuskan sebagai berikut :
  • Kompetensi sumber daya aparatur BKD
  • Kualitas Pelayanan Publik
  • Peningkatan PAD
  • Pengelolaan Keuangan dan asset yang transparan dan akuntabel
  • Optimalisasi pengelolaan asset
  • Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi yang terintegrasiBegitu pula dalam pelayanan publik, dalam survey kepuasan konsumen (Indeks Kepuasan Masyarakat) BKD memperoleh nilai sangat baik. Dalam hal pengelolaan asset, BKD telah banyak meningkatkan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Depok guna mengoptimalkan sertifikasi asset milik Pemerintah Kota Depok. Begitu pula dalam hal pengelolaan keuangan, BKD telah memperoleh opini Wajar Tanpa Syarat 6 kali dari pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi walaupun BKD berupaya mengoptimalkan PAD bukan berarti melalaikan aspek lain dalam melaksanakan Tupoksi BKD.Narasumber kedua adalah Kepala Bappeda yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Bappeda Safrizal SH. Dalam paparannya Sekretaris Bappeda menjelaskan :
  • Selanjutnya dijelaskan bahwa peningkatan kompetensi SDM merupakan hal yang sangat pokok karena SDM lah yang mengelola berbagai permasalahan dan upaya mencari solusi atas masalah tersebut. Disebutkan bahwa BKD telah melatih 2 orang untuk mengikuti diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
  • Rumusan kesepakatan hasil forum renja OPD disusun ke dalam Berita Acara kesepakatan hasil forum Renja OPD beserta lampiran- lampirannya. Hasil Forum Renja OPD menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja OPD dan RKPD. Selanjutnya hasil forum Renja OPD diinput kedalam system RKPD Online ( usulan kegiatan tahun 2018 dan data pendukung), paling lambat 4 hari setelah penyelenggaraan Forum Renja OPD dan diilaporkan secara tertulis dalam bentuk buku.
  • OPD wajib menysusn Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau smart planning, Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) setiap kegiatan dan disampaiakn bersamaan dengan penyampaian usulan kegiatan hasil forum OPD
  • Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJ MD) 2019-2021, maka Tupoksi BKD berada pada Misi 1 dan misi 3 sebagai berikut :
Misi 1    
Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Pelayanan
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah

 

Misi 3    
Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Mengembangkan kemandirian ekonomi lokal yang kokoh dan berkeadilan
Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas Meningkatkan kapasitas fiscal daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

 

  • Narasumber berikutnya Dadang Mulyadi dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Beliau menjelaskan pentingnya Pemerintah Daerah untuk :
  • Mendorong masyarakat taat dan patuh pada ketentuan perpajakan dengan mengupayakan biaya pelayanan yang semurah mungkin,
  • Mendorong masyarakat untuk mempercayai pemerintah daerah, bahwa pajak yang dibayarkan nanti akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program dan kegiatan
  • Lebih intensif dalam melakukan sosialisasi, edukasi dan advokasi guna mendorong kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan perpajakan daerah,Dadang Mulyadi mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam upaya peningkatan PAD diantaranya adalah belum adanya sumber PAD yang baru, sumber PAD yang ada belum optimal, tidak optimalnya pengelolaan retribusi, pelayanan yang belum optimal, Kinerja BUMD yang lemah, serta administrasi perpajakan yang belum memadai.  Sesuai dengan ketentuan tersebut, Industri Kecil dan Menengah merupakan salah satu penopang ekonomi bangsa disamping sebagai salah satu sumber penghasilan Negara melalui kewajiban pembayaran kepada Negara, juga berperan dalam tenaga kerja guna mengurangi pengangguran.
  • Dalam paparannya Kepala Dinas Perdagin mengusulkan langkah-langkah pembinaan dan pengembangan usaha agar mengerti aspek perpajakan seperti :
  • Kemudian Narasumber dalam pertemuan adalah Kania Parwati Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perdagin). Dalam papaarannya Kadis Perdagin menjelaskan mengenai definisi Industri kecil, menengah dan besar sesuai Peraturan Menteri Perindustrian No. 64/M-IND/PER/7/2016.,
  • Untuk itu strategi yang disarankan adalah perlunya perluasan basis pajak daerah, pembinaan sikap mental, disiplin, motivasi kerja dan pemahaman para pegawai terhadap Tupoksi BKD, serta peningkatan koordinasi dengan pihak baik internal maupun eksternal seperti kerja sama dengan kejaksaan dalam peningkatan efektivitaas penagihan pajak.
  • Pelatihan cara menghitung pajak secara mandiri
  • Pembinaan maupun fasilitasi pengusaha hendaknya diutamakan yang telah memiliki NPWP
  • Membantu pengusaha dalam mempromosikan produk-produknya
  • Memfasilitasi/mengurangi pajak reklame bagi perusahaan yang taat bayar pajak
  • Perlunya tindakan yang tegas terhadap pengusaha yang belum mengurus perijinan usahanya.Pembicara terakhir adalah anggota DPRD Depok dari Komisi B Bernhard SH yang menjelaskan perlunya penggalian sumber-sumber yang selama ini belum atau kurang tergali seperti pajak rumah kos, rumah makan, restoran. Disamping pentingnya peningkatan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Disamping itu DPRD juga menyoroti pentingnya peran pembinaan UMKM bagi peningkatan PAD.
  • rangka optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), sebagaimana. Tentunya ini memerlukan upaya yang cukup intensif untuk mencapai target tersebut.

Pemerintah Kota Depok Bertekad Terapkan Transaksi Non Tunai

Pada tahun 2018 ini Pemerintah Kota Depok telah mencanangkan untuk menerapkan transaksi non tunai sebagaimana telah diamanatkan dengan berbagai ketentuan berikut ini.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 283 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi keewenangan daerah sebagai bakaibat dari penyerahan urusan pemerintahan

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, maka rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah berupa Percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan target Menekan korupsi pada tahap realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa,

Dari aksi tersebut diharapkan akan :

  1. Terselesaikannya Peraturan Menteri Keuangan dan Surat EdaranMenteri Dalam Negeri mengenai pembatasan transaksi tunai di Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah
  2. Tersusunnya laporan progress penyelesaian RUU pembatasan transaksi penggunaan uang kartal
  3. Terbangunnya system evaluasi monitoring realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa

Kemudian terbitlah edaran Menteri Dalam Negeri yang berisi petunjuk teknis pelaksanaan transaksi tunai yaitu Edaran No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ dengan pokok-pokok juklak sebagai berikut :

–        Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

–      Pemindahan uang dengan menggunakan instrument APMK,cek,bilyet,giro,uang elektronik atau sejenisnya

–      Dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi PENERIMAAN DAERAH dan PENGELUARAN DAERAH

–      Berkoordinasi dengan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank di daerah

–      Pemda menetapkan kebijakan implementasi dan menyusun action plan

  • Implementasi transaksi non tunai dapat dilakukan secara bertahap
  • Pemda melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai kepada Mendagri paling lambat 1 Oktober 2017

 

Menindaklanjuti ketentuan-ketentuan di atas, maka pemerintah Kota Depok telah mengeluarkan Peraturan Walikota No, 62 Tahun 2017 Tentang Sistem Penerimaan dan Pembayaran Belanja Daerah melalui transaksi non Tunai dengan pokok-pokok pelaksanaan sebagai berikut :

  • Setiap penerimaan pendapatan daerah wajib melalui system Transaksi Non Tunai. Pendapatan daerah yang dimaksud disini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
  • Setiap pembayaran Belanja Daerah juga wajib melalui system Transaksi Non Tunai
  • Pendapatan yang dikecualikan dari ketentuan tersebut dapat dilakukan adalah :
  1. Retribusi Terminal
  2. Retribusi Kebersihan Pasar
  3. Retribusi IPLT
  4. Retribusi Pengangkutan sampah skala kecil
  5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  6. Retribusi Kemetrologian
  7. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan mayat
  8. Retribusi Rumah potong hewan
  9. Sedangkan belanja yang masih dikecualikan dari transaksi non tunai adalah :
  1. Pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah meliputi pembayaran uang harian, biaya transport, uang representasi, transport bandara, serta sewa kendaraan di tempat tujuan
  2. Pembayaran untuk pembelian benda pos
  3. Pembayaran honor non PNSD
  4. Pembayaran uang sakupeserta kegiatan
  5. Pembayaran belanja foto copy sampai dengan Rp 500.000
  6. Belanja operasional kelurahan
  7. BOS APBD penyelenggaraan pendidikanNamun demikian sebagaimana amanat Edaran Menteri Dalam Negeri di atas, bahwa pelaksanaan transaksi non tunai ini dilaksanakan secara bertahap. Bila dalam pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan yang belum dapat diatasi, tentunya akan memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Sosialisasi PPAT Bidang Pajak Daerah II

Kepala Badan Keuangan Daerah Menghimbau PPAT untuk meningkatkan displin Pelaporan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 92 disebutkan bahwa :

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atasTanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah palin lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terlihat tidak disiplinnya para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mengirimkan laporan bulanan sebagaimana data berikut :

No. Uraian Jumlah PPAT Laporan Disampaikan Laporan tidak Disampaikan Total
1 Rutin 144 1,728 1.728
2 Tidak Rutin 57 396 288 684
3 Tidak Menyampaikan 65 780 780
   Jumlah 266 2.124 1.068 3.192

 

Dengan pertimbangan tersebut, Kepala BKD Nina Suzana mengundang para PPAT se Depok untuk hadir pada pertemuan yang dilaksanakan di Aula Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Depok pada tanggal 24 dan 25 Januari 2018 dengan harapan dengan pertemuan ini dapat meningkatkan tertib pelaporan para PPAT. Kepala BKD sangat menekankan pentingnya disiplin pelaporan bagi PPAT.

Dalam pertemuan ini telah disosialisasikan suatu system yang memudahkan bagi PPAT untuk melaporkan kegiatannya kepada Pemkot Depok. Sistem ini dinamakan dengan Pelaporan PPAT secara Online. Dengan system ini memungkinkan PPAT untuk :

  • Pemutakhiran Data PPAT
  • info Status PPAT
  • Input Permohonan SSPD (Eksisting)
  • Input AJB (No dan Tanggal Akta)
  • Input Laporan Bulanan PPAT
  • Pada akhirnya Kepala BKD mengharapkan dilaksanakannya tertib pelaporan PPAT sehingga tercipta proses transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat.