Archive for » February 14th, 2013 «

DPPKA Kota Depok Bangun Kesadaran Wajib Pajak

 

Dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada sektor Pajak Daerah,  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok tanpa henti-hentinya pada setiap kesempatan melaksanakan sosialisasi baik secara langsung  ( dor to dor kepada para pengelola/ pemilik usaha)  kepada masyarakat di tingkat Kelurahan, kecamatan, maupun secara tidak langsung melalui pemasangan Billboard, Spanduk di tempat- tempat strategis, media cetak serta media elektronik, untuk membangun tingkat kesadaran ini sudah barang tentu diperlukan upaya atau usaha dalam  memberikan kenyakinan kepada masyarakat atau kepada para pengelola di mana Pajak daerah adalah salah satu komponen pendapatan asli daerah yang sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan kota Depok. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Di Kota Depok, menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, jenis pajak daerah yang diberlakukan ada 9 jenis yaitu antara lain Pajak Hotel/Rumah Kost, Pajak Parkir, Pajak Restoran,  Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan,  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame, Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan. Dan yang bertugas dalam memungut berbagai jenis pajak tersebut adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok. Namun walaupun sudah banyak cara yang telah dilakukan, peran serta masyarakat dalam hal kesadaran dalam membayar pajak masih kurang, sebab masih saja banyak wajib pajak yang selalu menghindar dari kewajibannya, mungkin hal ini disebabkan karena mereka belum paham dengan adanya kewajiban tersebut dan bagaimana mekanisme pembayaran pajaknya. Keluhan yang sering muncul di masyarakat khususnya para wajib pajak adalah bahwa mereka merasa tidak mendapatkan dampak langsung dari kewajiban tersebut, sehingga keengganan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak daerah itu masih sangat kuat di kalangan para wajib pajak.

Untuk itu maka para wajib pajak perlu memahami, bahwa pajak daerah yang mereka bayarkan memang tidak bisa dinikmati langsung oleh mereka, sebab nantinya digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Hal ini sesuai dengan definisi Pajak Daerah menurut UU No.28 Tahun 2009 yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dinyatakan bahwa hasil yang dapat dilihat dari pembayaran pajak daerah adalah dengan melihat pembangunan dan perkembangan yang ada sampai saat ini di kota Depok dan digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum di Kota Depok ini, seperti antara lain digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana jalan baik jalan-jalan protokol maupun jalan-jalan perkampungan dan halte-halte. Saat inipun Kota Depok sedang berbenah dalam hal memperbaiki drainase di jalan-jalan protokol, sebab menjelang musim hujan, jalan-jalan tersebut masih digenangi air hingga menyulitkan lalu lintas kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Selain sarana umum di jalan raya, sarana lain yang juga di kembangkan di Kota Depok ini adalah sarana kesehatan seperti puskesmas-puskesmas dan sarana pendidikan. Semua sarana dan prasarana tersebut, merupakan dampak yang dihasilkan dari pembayaran  pajak daerah, namun karena penghasilan pajak daerah juga masih terbatas, maka selama ini kota Depok juga masih membutuhkan subsidi dari pusat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan otonomi daerah di Kota Depok ini, peningkatan pajak daerah harus dapat di wujudkan, sehingga perkembangan dan pembangunan kota ini semakin maksimal.

Peran serta masyarakat dalam hal ini khususnya para wajib pajak, tidak hanya di tuntut dalam hal pemenuhan kewajibannya, tetapi bagaimana dalam pengawasan pemakaian hasil pajak tersebut, sehingga dengan begitu masyarakat juga merasakan manfaatnya secara langsung betapa pentingnya pajak daerah yang mereka bayarkan, karena benar-benar berguna untuk pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat kota Depok.

DPPKA Kota Depok juga menyadari bahwa segala upaya yang sudah dilakukan dalam hal pemungutan pajak daerah ini, masih belum optimal. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan sumbangsih dan keikhlasan dari masyarakat khususnya para wajib pajak yang terdiri dari para pengusaha dan para investor yang melakukan aktifitas niaga di kota ini, untuk lebih menyadari bahwa perannya sangat penting dalam pembangunan kota Depok melalui pajak daerah yang mereka bayarkan.

Namun begitu, perlu di jabarkan bahwa dari tahun ke tahun peningkatan Pajak Daerah dari tahun 2006 s/d Bulan Oktober 2012, penerimaan Pajak Daerah di Kota Depok selalu meningkat, terbukti dari grafik berikut ini :

Tahun

Target

Realisasi

%

 2006

36,171,092,061.00

38,385,172,874.00

106.12

 2007

40,254,327,102.59

42,395,759,461.00

105.32

 2008

43,491,922,446.04

48,206,024,164.71

110.84

 2009

50,748,560,000.00

55,907,737,529.00

110.17

 2010

60,154,840,350.00

68,320,257,551.00

113.57

 2011

169,205,044,125.00

202,070,384,578.00

119.42

 2012 s/d Oktober 2012

305,284,661,000.00

309,180,268,074.00

101.28

Akan tetapi, dengan meningkatnya kontribusi Pajak Daerah di Kota Depok dari tahun ke tahun, belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok yang baru mencapai rata-rata 26 % dari Pendapatan Daerah secara umum. Dan ini jika dibandingkan dengan banyaknya proyek pembangunan yang harus dilaksanakan di Kota Depok, seperti pembangunan sekolah negeri, rumah sakit umum daerah, fasilitas jalan baik jalan protokol maupun jalan pemukiman, fasilitas ruang terbuka hijau dan fasilitas sarana olahraga, dan fasilitas umum lainnya, dengan presentase kontribusi tersebut masih belum mencukupi.

Oleh karena itu, DPPKA menghimbau agar para Wajib Pajak (WP) khususnya dan umumnya bagi seluruh masyarakat Kota Depok, agar melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, dengan membayarkan Pajak Daerahnya dengan Baik, Benar dan Tepat Waktu. Sebab dengan adanya kesadaran yang baik dari seluruh masyarakat atau wajib pajak, berbanding lurus dengan meningkatnya PAD Kota Depok dan dengan begitu, semakin cepat dan mudah pula sarana umum yang diperlukan oleh masyarakat  bisa  terwujud demi kenyamanan dan kesejahteraan bersama. Sehingga visi DPPKA Kota Depok, untuk “Menjadi Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset  Daerah yang Dipercaya dan Akuntabel Guna Mendorong Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan Sejahtera” dapat terwujud.

(Bidang P1-DPPKA Kota Depok)

Category: Informasi berita  Comments off