Archive for » March, 2012 «

Peresmian Gedung Pelayanan PBB dan BPHTB Tahun 2012

Peresmian Gedung Pelayanan PBB dan BPHTB Tahun 2012

Bertempat di halaman Gedung pelayanan PBB dan BPHTB, (Gedung X Distarkim), Senin (2/1) Walikota meresmikan Gedung Pelayanan PBB dan BPHTB Tahun 2012 . Acara ini dihadiri oleh Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il beserta Ibu, Wakil Walikota KH.Idris Abdul Somad, Sekretaris Daerah, Asisten Tata Praja, Asisten Ekbangsos, Muspida Kota Depok, Camat, Lurah, KaDPPKA Dodi Setiadi, AK,MM,CPA, Pejabat dari Kemenku, Kemendagri, Kabiro Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Drs. Sony S. Adisudarma, Msi dan hadirin lainnya.

Mulai bulan Januari 2012 Perolehan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB) Kota Depok dikelola oleh Pemerintah Kota Depok. Masyarakat dapat melakukan pembayaran PBB dan BPHTB di loket Gedung pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok yaitu gedung yang dahulunya adalah Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. PBB yang dikelola Pemerintah Kota diharapkan akan menambah Pendapapatan Asli Daerah untuk membangun Kota Depok.

Acara dilanjutkan dengan Sambutan Kepala DPPKA Kota Depok Dodi Setiadi, Beliau mengatakan” Pengalihan BPHTB Kota Depok sudah dilaksanakan sejak 2011, Kota Depok memberanikan dan telah siap dalam pengalihan PBB ke Kota Depok pada tahun 2012 ini. Berkat kerjasama yang baik antara Notaris, BJB dan DPPKA, BPN dan pihak terkait lainnya, capaian BPHTB Kota Depok mencapai 117 M. Seperti diketahui bahwa BPHTB mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyumbang PAD Kota. Pada tahun ini pula Depok berhasil mencapai target sebesar 101 persen dalam pembayaran PBB nya, semoga dengan dialihkannya PBB ke Kota akan semakin meningkatkan kesadaran membayar pajak dan melalui PAD yang diperoleh dapat membangun Kota Depok. Loket pembayaran ini telah tersambung dengan server (online ) di DPPKA gedung Bappeda, ” tutur Dodi.

Diharapkan dengan peningkatan sarana dan prasarana nantinya akan diikuti dengan peningkatan SDM yang berkualitas dan memadai. Acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Drs. Sony S. Adisudarma, MSi, Beliau mengucapkan apresiasinya kepada Kota Depok atas kesiapannya dalam pengelolaan PBB dan BPHTB. Ini merupakan suatu peluang bagi Kota Depok dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan pelatihan dalam menunjang pengalihan PBB ini, secara konsisten terus melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dan Kabupaten Kota, “pungkas nya.

Sementara itu Kakanwil BJB Bapak Cucu Supriatna, mengatakan Depok merupakan Kota Ke 17 se-indonesia yang melakukan pengalihan PBB sebagai pendapatan Kota. Segala pungutan pajak harus berdasarkan undang- undang. Pajak mempunyai fungsi pengelolaan sebagai masukan pemasukan PAD, fungsi pengaturan, dan stabilitas yaitu mengurangi tingkat inflasi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan atas tarif pajak sesuai dengan kemampuan.

Mengakhiri acara Walikota Depok memberikan sambutannya, Nur Mahmudi Ismai’l mengatakan Camat dan Lurah akan menjadi mitra dalam proses eksistentensi dan intensifikasi. Pola perumusan BPHTB yang harus dibayarkan adalah sebesar 5 persen setelah dikurangi 60 jt untuk pembeli. Sedangkan pajak terhadap penjual adalah 5 persen dari nilai penjualan, untuk Kota Depok. KPP Pratama dengan Pemerintah Kota memerlukan waktu sampai dengan 3 tahun untuk mencapai tahap ini. RW, RT, Posyandu, dan LPM, akan menerima penambahan penghasilan untuk biaya operasional karena adanya penambahan PAD di Kota Depok ini, tutup Nur. Walikota melakukan pembukaan tirai papan nama gedung dan pemotongan tumpeng, secara simbolis menandakan resminya loket Pembayaran PBB dan BPHTB Kota Depok, lalu Beliau beserta jajaran meninjau lokasi kantor.

Kepala Bagian
Humas dan Protokol
Setda Kota Depok

HANI HAMIDAH, S.Sos.M.Si
NIP. 19630627 198409 2 001

Urus PBB dan BPHTB Makin Mudah Di Depok

Peresmian tempat pembayaran PBB dan BPHTB di lingkungan Balaikota Depok
Peresmian tempat pembayaran PBB dan BPHTB di lingkungan Balaikota Depok

Pemerintah Kota Depok secara resmi telah membuka tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di lingkungan Balaikota Depok. Hal ini sekaligus memberi kemudahan bagi masyarakat mengurus transaksi jual beli tanah.

Pada tahun 2011 capaian BPHTB di Depok telah mencapai Rp 117 miliar. Sehingga hal ini sangat membantu dalam melakukan pembangunan Kota Depok. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok, Dodi Setiadi mengatakan sebenarnya pengalihan BPHTB Kota Depok sudah dilaksanakan sejak 2011. Hal itu melibatkan Notaris, Bank Jabar Banten (BJB) dan Badan Pertanahan Negara (BPN).

“Capaian PBB Kota Depok mencapai 100 persen dan ini pertama kali dan mudah-mudahan pemerintah pusat akan memberikan bonus Rp 4 Miliar dalam kaitannya capaian ini. Kami akan terus melakukan perbaikan, sehingga pembayaran antara loket PBB dan BPHTB terpisah,” ujar Dodi kepada Jurnal Depok, Senin (2/1/2012)

Dodi Setiadi tak lupa meminta dukungan semua pihak untuk membantu kelancaran pelayanan ini. Mulai dari SDM (Sumber Daya Manusia) dan pendampingan dari Dirjen Pajak.

“Kami juga meminta dukungan dari Badan Kepegawaian Daerah mengenai SDM yang kompeten, dan permohonan 7 orang rekan dari KPP Pratama untuk pindah ke kota Depok. Sehingga persoalan SDM bisa teratasi. Juga pendampingan dari Dirjen Pajak,”tambah Dodi.

Ia menambahkan begitu juga dengan sinergi yang harus tetap dibangun ke depan agar DPPKA mampu memberikan pelayanan optimal.

“Sinergi antara BPN, BPPT, Tarkim dan Disperindag mengenai update data agar kami lebih valid mengolah data. Kami juga melihat persoalan mengenai adanya sertifikat yang dobel menyangkut lahan yang sama dan dua-duanya asli. Menyangkut hal ini kami perlu bantuannya dari BPN untuk mengatasi persoalan ini,”paparnya.

Dengan dikelolanya loket PBB, BPHTB kini masyarakat akan semakin mudah dalam mengurus transaksi jual beli tanah di kota Depok.

“Per tanggal 2 Januari bagi masyarakat yang ingin mengurus transaksi jual beli tanah, mulai hari ini bisa membayar SPPT PBB nya tidak harus menunggu secara massal namun harus membayar kontan,”tambahnya.

Sementara itu Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail mengatakan Camat dan Lurah akan menjadi mitra dalam proses eksistensi dan intensifikasi.

“Pola perumusan BPHTB yang harus dibayarkan adalah sebesar 5 persen setelah dikurangi 60 juta untuk pembeli. Sedangkan pajak terhadap penjual adalah 5 persen dari nilai penjualan untuk kota Depok. KPP Pratama dengan Pemerintah Kota memerlukan waktu sampai dengan 3 tahun untuk mencapai tahap ini. RW, RT, Posyandu dan LPM, akan menerima penambahan penghasilan untuk biaya operasional karena adanya penambahan PAD di Kota Depok ini, “ tutur Nur.

Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, Sony S Adisudarma, mengatakan dengan dibukanya kantor pelayanan PBB dan BPHTB menjadi peluang bagi Depok dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurutnya telah melakukan pelatihan dalam menunjang pengalihan PBB ini.

Kakanwil BJB, Cucu Supriatna, mengatakan Depok merupakan kota ke-17 se-Indonesia yang melakukan pengalihan PBB sebagai pendapatan kota. Segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

“Pajak mempunyai fungsi pengelolaan sebagai masukan pemasukan PAD, fungsi pengaturan, dan stabilitas yaitu mengurangi tingkat inflasi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan atas tarif pajak sesuai dengan kemampuan, “ tandasnya.

(sumber : UH-Jurnal Depok)

Dinas Pendapatan Prov.Jawa Barat Wilayah I Depok Sosialisasikan BBNKB Gratis

Hari ini, Senin(13/2) Samsat Kota Depok yang berada di Jalan Merdeka Raya, Sukmajaya Depok , tampak lengang. Hal ini menjadi pemandangan yang tidak biasa di Samsat Depok, namun dari pengamatan yang ada di tempat tersebut, terkesan bahwa Samsat Kota Depok kini terlihat semakin tertib dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam mengurus surat-surat kendaraan bermotor. Kondisi ini bisa terjadi karena sejak Bulan Mei 2011 pelayanan di Samsat Kota Depok telah terbagi menjadi 2 tempat yakni, untuk kendaraan yang berdomisili di wilayah Kecamatan Beji, Sukmajaya, Cilodong,  Cimanggis, Tapos, dan Cipayung dilayani di Samsat Depok tersebut, sedangkan untuk kendaraan yang berdomisili di  Kecamatan Cinere, Limo, Sawangan, Bojongsari dan Panmas dilayani di Samsat Cinere yang berada di Jl.Raya Limo,Kec.Limo.

Berita gembira yang perlu disimak dari pelayanan di Samsat Depok bahwa sesuai Pergub No.67 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Balik Nama Kendaraan Kedua  Menjadi 0 %. Ini diartikan bahwa pelayanan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kedua dan Seterusnya adalah GRATIS, berlaku sejak tanggal 2 Januari s/d 30 Juni 2012, seperti yang di utarakan oleh Kasi PKB/BBNKB Dinas Pendapatan Prov.Jawa Barat Wilayah I Kota Depok, H.E. Iwa Sudrajat.AP.,M.Si di ruang kantornya kepada tim liputan Diskominfo. Hal ini di berlakukan dalam rangka penertiban kendaraan bermotor yang masih banyak terdata di wilayah luar Depok, sedangkan pemiliknya berada di Kota Depok, sehingga pajaknya tidak masuk ke Kota Depok. Padahal jika ini di maksimalkan, sangat banyak nominal pajak yang bisa di dapatkan dari pembayaran pajak kendaraan dari seluruh warga Depok, karena pajak ini nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kepada masyarakat terkait sarana jalan raya, lampu lalu lintas, dan sebagainya.

Selain itu juga, sesuai Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Progregsif (bertingkat) akan diberlakukan mulai tanggal 01 Januari 2012. Pajak Progresif diberlakukan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya didasarkan atas Nama dan Alamat yang sama, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :

  • PKB kepemilikan kedua, sebesar      : 2,25 %
  • PKB kepemilikan ketiga, sebesar      : 2,74 %
  • PKB kepemilikan keempat, sebesar : 3,25 %
  • PKB kepemilikan kelima, sebesar     : 3,75 %

Untuk informasi lebih jelasnya bisa dilihat di website : www.dispenda.jabarprov.go.id atau hubungi kantor Samsat terdekat.

Oleh karena itu, di himbau kepada seluruh warga Depok untuk segera melapor ke Samsat terdekat apabila terjadi peralihan kepemilikan kendaraan bermotornya. Dan ini demi kenyamanan berkendara juga kebaikan bersama, jika warga Depok sudah tertib membayarkan pajak kendaraannya di wilayah tempat tinggalnya sendiri, mudah-mudahan  sarana dan prasarana yang di harapkan dapat terwujud sesuai keinginan semua warganya.